Pelaku Ekonomi (Bab 1_EKONOMI)

PELAKU EKONOMI

A. PENGERTIAN PELAKU EKONOMI

Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang berperan dalam pelaku ekonomi adalah rumah tangga, masyarakat, perusahaan/sektor usaha dan pemerintah. Pemerintah selain sebagai pelaku ekonomi juga berperan aktif sebagai pengawas, kontroler dan koordinator dalam kegiatan ekonomi agar tercipta iklim yang kondusif.

B. PELAKU EKONOMI  DALAM KEGIATAN POKOK EKONOMI

 1) RUMAH TANGGA KELUARGA

1.Rumah Tangga Keluarga sebagai Produsen

Rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi merupakan pemilik faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, keahlian dan modal. Kegiatan produksi yang dilakukan dalam rumah tangga keluarga adalah menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan pelaku ekonomi lainnya. Dalam kegiatan ini rumah tangga keluarga memperoleh penghasilan/pendapatan dalam bentuk uang.

2. Rumah Tangga Keluarga sebagai Distributor

Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh rumah tangga bertujuan untuk mendapatkan penghasilan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan membuka toko atau warung, menjadi pedagang keliling atau pedagang asongan.

3. Rumah Tangga Keluarga sebagai Konsumen

Rumah tangga keluarga merupakan kelompok yang paling sering melakukan kegiatan konsumsi. Faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi rumah tangga adalah:

1. Jumlah pendapatan keluarga
2. Jumlah anggota keluarga
3. Tingkat harga barang atau jasa
4. Status sosial ekonomi keluarga

2) MASYARAKAT

1. Masyarakat sebagai Produsen

Masyarakat sebagai produsen mencakup berbagai bentuk kegiatan masyarakat yang dapat menghasilkan pendapatan, misalnya kegiatan usaha, berdagang, bercocok tanam, beternak, dll. Dalam kegiatan usaha, yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adalah sektor usaha informal yang mempunyai ciri- ciri:

1. Tidak memiliki alat-alat produksi yang canggih.
2. Tidak memiliki pendidikan/keahlian khusus.
3. Dapat membuka lapangan kerja yang tidak sedikit jumlahnya.
4. Hanya memiliki ruang lingkup usaha ekonomi yang sempit dan kecil.

Contoh kegiatan ekonomi sektor usaha informal: pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling.

2. Masyarakat sebagai Distributor

Masyarakat sebagai distributor diwujudkan dalam bentuk terjadinya proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen.

3. Masyarakat sebagai Konsumen

Masyarakat adalah pengguna (konsumen) “public goods” atau produk-produk umum, seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain.

 3) PERUSAHAAN

1. Perusahaan sebagai Produsen

Sesuai dengan fungsinya, perusahaan dalam aktivitasnya selalu menghasilkan barang atau jasa. Beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan sebelum menjalankan aktivitasnya adalah:

1. Menentukan barang/jasa yang akan diproduksi
2. Menentukan bagaimana pengelolaan barang/jasa
3. Memastikan barang/jasa yang akan diproduksi dibutuhkan oleh masyarakat

2. Perusahaan sebagai distributor

Hal-hal yang dilakukan perusahaan sebagai distributor:

1. Mengadakan kegiatan promosi
2. Mengadakan kegiatan perdagangan
3. Membuka agen atau cabang
4. Memiliki armada angkutan

3. Perusahaan sebagai Konsumen

Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berkaitan erat dengan proses produksi yang dijalankan, antara lain:

1. Pengadaan bahan pokok
2. Pengadaan alat/sarana
3. Pembayaran upah karyawan

4).NEGARA

1. Negara sebagai Produsen

Kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain:

1. Membangun pembangkit tenaga listrik
2. Membangun sarana transportasi
3. Membangun perusahaan air minum

2. Negara sebagai Distributor

Negara sebagai distributor memiliki kewajiban untuk menyalurkan barang dan jasa dari yang berlebihan kepada yang kekurangan sehingga hasil-hasil produksi dapat dinikmati seluruh rakyat. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah antara lain:

1. Menyalurkan energi listrik melalui PLN
2. Menyalurkan jasa telepon melalui Telkom

3. Negara sebagai Konsumen

Kegiatan konsumsi yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

1. Membayar gaji pegawai
2. Menggunakan tenaga ahli
3. Menggunakan alat-alat kantor
4. Memanfaatkan energi listrik

4. Negara sebagai Pengatur Ekonomi

Peranan negara/pemerintah sebagai pengatur ekonomi:

1. Melindungi masyarakat terhadap dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang dan tidak terkendali
2. Membangun modal sosial seluas-luasnya
3. Menciptakan dan memelihara keserasian pertumbuhan ekonomi

Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain:

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran negara dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal menyangkut dua aspek yaitu:

1. Aspek kualitatif, yaitu menyangkut jenis-jenis pajak, pembayaran dan subsidi.
2. Aspek kuantitatif, yaitu menyangkut dana yang harus dikumpulkan dan dibayarkan.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang bertujuan menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Kebijakan moneter mencakup:

1. Kebijakan cadangan kas, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah cadangan minimum BI.
2. Kebijakan kredit, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberikan kredit secara selektif.
3. Kebijakan diskonto, yaitu kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan/menurunkan suku bunga BI.
4. Kebijakan politik pasar terbuka, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual/membeli surat-surat berharga kepada masyarakat.

C. PELAKU EKONOMI

Pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 sektor usaha formal yaitu BUMN, BUMS dan Koperasi.

      1)   BUMN ( Badan Usaha Milik Negara)

BUMN adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki pemerintah.

Tujuan kegiatan BUMN:

a.   Untuk menambah keuangan kas negara

b.   Membuka lapangan kerja

c.    Melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Alasan pemerintah mendirikan BUMN adalah:

a.   Untuk memenuhi kebutuhan nasional yang tidak dilakukan oleh swasta.

b.   Untuk mengendalikan bidang-bidang usaha strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Peranan BUMN dalam perekonomian nasional adalah :

a.   Mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh  sekelompok masyarakat tertentu.

b.   Memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

c.   Membuka lapangan kerja.

d.   Melakukankegiatan produksi dan distribusi yang menguasai hidup hajat hidup orang banyak.

e.   Sebagai sumber pendapatan negara.

Kebaikan BUMN :

a.   Modal dari pemerintah

b.   Mengutamakan pelayanan umum

c.   Memiliki kekuatan hukum yang kuat

d.   Organisasi disusun secara mantap

Kelemahan BUMN:

a.   Pengambilan keputusan lamban karena panjangnya birokrasi.

b.   BUMN banyak merugi

c.   Organisasinya sangat kaku.

      2).  BUMS  ( Badan Usaha Milik Swasta )

BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki swasta secara individu atau kelompok.

Tujuan kegiatan BUMS:

a.   Mengembangkan dan memperluas usaha usaha

b.   Membuka lapangan kerja

c.    Memperoleh laba-laba sebesar-besarnya.

Peranan BUMS dalam perekonomian nasional adalah:

1. Sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan perekonomian.
2. Membantu pemerintah dalam pengelolaan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah.
3. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara

4. Menciptakan lapangan kerja.

Kebaikan BUMS adalah :

a.   Meningkatkan pendapatan negara

b.   Meningkatkan ekspor import

c.    Memperluas lapangan kerja

Kelemahan BUMS adalah :

a.   Menimbulkan persaingan pasar tidak sehat (monopoli)

b.   Penyalahgunaan potensi sumber daya (eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya)

c.    Berkurangnya devisa karena keringanan bea masuk.

d.   Berkurangnya pendapatan negara karena keringanan pajak.

3).  Koperasi

Pengertian koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasar atas asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip koperasi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Pembagian SHU secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa

4. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

5. Kemandirian

Landasan koperasi:

1. Landasan idiil adalah Pancasila

2. Landasan struktural adalah UUD 1945

3. Landasan operasional adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan AD/ART koperasi

4. Asas koperasi adalah kekeluargaan

5. Modal  koperasi berasal dari modal sendiri (simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan , hibah) dan modal pinjaman (dari bank, dari koperasi lain atau sumber pinjaman lain).

6. Alat kelengkapan koperasi adalah rapat anggota, pengurus koperasi dan pengawas koperasi.

Tujuan koperasi:

1. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya
2. Mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya
3. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional

Manfaat koperasi:

1. Memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada anggota
2. Sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
3. Meningkatkan kualitas kehidupan anggota
4. Memperkokoh perekonomian rakyat

Jenis-jenis koperasi:

a. Menurut sifat usahanya:

1. Koperasi Konsumsi, yaitu koperasi yang usahanya menyediakan barang-barang konsumsi.

2. Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang usahanya menghasilkan daya guna barang atau jasa.

3. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang usahanya menerima tabungan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya.

4. Koperasi  Jasa, yaitu koperasi yang usahanya memberikan pelayanan jasa.

5. Koperasi Serba Usaha, yaitu koperasi yang usahanya meliputi berbagai macam bidang.

b. Menurut tingkatannya:

1. Koperasi Primer, yaitu koperasi yang wilayahnya meliputi satu desa, kelurahan atau kecamatan.

2. Koperasi Pusat, yaitu koperasi yang wilayahnya meliputi kabupaten atau kota.

3. Koperasi Gabungan, yaitu koperasi yang wilayahnya meliputi satu propinsi.

4. Koperasi Induk, yaitu koperasi yang berada di tingkat nasional.

c. Menurut golongan anggotanya:

1. Koperasi Pemuda

2. Koperasi Pegawai Negeri Sipil

3. Koperasi Sekolah

4. Koperasi TNI dan Polri

5. Kedudukan koperasi dalam perekonomian Indonesia

Kedudukan koperasi:

1. Soko guru perekonomian nasional
2. Bagian integral tata perekonomian nasional
3. Berperan serta dalam kehidupan ekonomi bangsa
4. Fungsi dan peran koperasi

Menurut UU No 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
2. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia:

a.   Mengembangkan potensi  kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b.   Berperan aktif dalam meningkatkan  kualitas hidup manusia.

c.    Memperkokoh perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

d.   Mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Selain  ketiga usaha formal diatas (BUMN, BUMS dan Koperasi) terdapat usaha-usaha informal yaitu bidang usaha bermodal kecil, alat produksi terbatas dan tanpa bentuk badan hukum.

Ciri-ciri usaha informal adalah :

a.   Kegiatannya tidak terorganisir secara baik.

b.   Pada umumnya tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah.

c.   Pola kegiatanya tidak teratur atau tidak tetap baik tempat maupun waktu.

d.   Modal usaha dan peralatannya relatif kecil.

Peranan usaha  informal dalam perekonomian Indonesia :

a.   Dapat menyebarluaskan hasil produk tertentu

b.   Mempercepat proses kegiatan produksi karena barang yang dijual cepat laku.

c.   Membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan dengan  harga yang relatif murah

d.   Mengurangi pengangguran.

Sektor usaha informal antara lain:

1. Pedagang kaki lima, yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya di tempat-tempat strategis, seperti di pinggir jalan, di bawah pohon, dan lain-lain.
2. Pedagang keliling, yaitu pedagang yang menjual barang dagangannya secara berkeliling dengan jalan kaki atau kendaraan bermotor.
3. Pedagang asongan, yaitu pedagang yang menjual barang dagangan yang mudah dibawa kemana-mana seperti di stasiun, terminal dan lain-lain.

Pedagang musiman, yaitu pedagang yang menjual barang dagangan secara musiman.

Bentuk Negara dan Kesatuan (BAB 1_PKN)

BENTUK NEGARA

1. Negara Kesatuan

Bentuk negara kesatuan jumlahnya sekitar separuh Negara di dunia. Undang-undang dasar negara kesatuan memberikan keuasaan penuh kepada pemerintahan pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri. Suatu negara kesatuan betapapun luas otonomi yang dimiliki oleh propinsi-propinsinya, masalah-masalah yang menyangkut hubungan luar negeri merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah pada prinsipnya tidak boleh berhubungan langsung dengan negara luar. Perancis dan Indonesia adalah contoh negara kesatuan dan bentuk negara semacam ini biasanya tidak menimbulkan kesulitan dalam hubungan internasional.

Sistem-sistem bentuk negara :

a.    Sistem Sentralisasi : dimana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan.

b.    Sistem Desentralisasi : dimana pada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

                            

2. Negara Federal (Negara Serikat)

Negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara-negara bagian yang datur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang antara pemerintah federal dan negara-negara bagiannya. Perlu dicatat bahwa negara-negara bagian ini tidak selalu mempunyai nama yang sama. Di Kanada, negara bagian bernama provinsi seperti juga halnya dengan Afrika Selatan dan Argentina. Di Swiss, namnya canton ataulander.

Perbedaan Negara Serikat dan Serikat Negara :

a.   Menurut George Jelinnek

Perbedaannya terletak pada dimana letak kedaulatannya.Kalau terletak pada gabungannya bearti Negara Serikat, tetapi kalau terletak pada bagiannya bearti Serikat Negara.

b.   Menurut Kranenburg

Membedakan berdasarkan kriteria dapat atau tidaknya pemerintah gabungan itu membuat peraturan hukum yang langsung dapat mengikat seluruh warga negara bagian, kalau bisa bearti Negara Serikat kalau tidak bearti Serikat Negara.

 

BENTUK PEMERINTAHAN

Ø Bentuk Pemerintahan Teori Klasik

Bentuk Pemerintahan Aristoteles

Aristoteles membagi bentuk pemerintahan sebuah negara berdasarkan jumlah pemegang kekuasaan dan kualitas pemegang kekuasaan. Aristoteles adalah seorang filsuf yunani yang pemikirannya sangat berpengaruh. Sebelum menjadi salah satu filsuf terkenal, Aristoteles menimba ilmu kepada Plato. Gagasan-gagasan lain Aristoteles antara lain metafisika, Ilmu Kedokteran, Ilmu alan, karya seni. Aristoteles juga mengemukakan bentuk-bentuk pemerintahan.

v Bentuk-bentuk pemerintahan menurut Aristoteles :

1. Monarki - adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau kaisar

2. Tirani - Ini adalah bentuk pemerintahan oleh seorang raja yang bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan sendiri. Bis dikatakan tirani adalah bentuk kemerosotan dari pemerintahan monarki

3. Aristokrasi - Adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang yang memiliki tingkat kepandaian tinggi untuk membuat rakyatnya lebih sejahtera.

4.Oligarki - merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin beberapa orang namun mereka hanya memikirkan kepentingan golongan saja.

5.Plutokrasi - inilah bentuk kemunduran dari aristokrasi. Plutokrasi(dipimpin oleh kelompok bengsawan) dan oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh golongan untuk kepentingan golongan tersebut saja.

6.Polity - adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh orang banyak untuk kepentingan rakyat.

7. Demokrasi - merupakan bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi dipimpin oleh rakyat. Menurut Aristoteles ini adalah bentuk kemunduran Polity.

v Bentuk Pemerintahan Klasik Plato

1. Aristrokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipengang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan,

2. Timokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang – orang yang ingin mencapai kemashuran dan kehormatan

3. Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan

4. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata

5. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani (sewenang – wenang) sehingga jauh dari cita – cita keadilan.

Ø Bentuk Pemerintahan Modern

Bentuk Pemerintahan Modern diklasifikasikan menjadi bentuk pemerintahan : Monarki, Republik, Emirat, Federal, dan negara Kota.

Bentuk Pemerintahan republik ada beberapa macam yaitu Republik Absolut, Republik Konstitusional, dan Republik Parlementer. Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Di dunia ini republik ada tiga macam yang telah disebutkan di atas. Berikut penjelasan masing-masing:

1. Republik Absolut

Ciri republik absolut adalah pemerintahan diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada namun tidak berfungsi.

2. Republik Konstitusional

Ciri republik konstitusional adalah presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan dengan batasan konstitusi yang berlaku di negara tersebut dan dengan pengawasan parlemen. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah republik konstitusional.

3. Republik parlementer

Ciri Republik Parlementer adalah  presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.

BENTUK KENEGARAAN

Bentuk kenegaraan ada 6 diantaranya
1. Koloni:
Koloni merupakan negara jajahan dari negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih tergantung pada negara yang menjajahnya.
Contoh : Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama 3 ½ abad
2. Perwalian (Trustee)
Perwalian merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam perang dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang
Contoh : Papua New Guinea bekas jajahan Inggris berada di bawah naungan PBB sampai dengan tahun 1975
3. Mandat
Mandat merupakan suatu negara yang tadinya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa.
Contoh : Negara Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis.
4. Protektorat
Protektorat merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan kepada negara pelindungnya (suzeren).
Contoh : Negara Tunisia, Maroko, Uni Indo cina (Kamboja, Laos, Vietnam) sebelum merdeka merupakan protektorat dari Prancis
Contoh :Mesir semasa protektorat Turki tahun 1917, Zanzibar semasa protektorat Inggris tahun 1890 dan Albania semasa protektorat Italia tahun 1936
5. Dominion
Dominion merupakan suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat serta mengakui Raja Inggris sebagai rajanya (sebagai lambang persatuan). Negara-negara dominion tergabung dalam The British Commonwealth of Nation (negara-negara persekemakmuran)
Dominion merupakan bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan penuh dalam mengurus praktik-praktik urusan kenegaraan baik ke dalam maupun ke luar.
Contoh : Negara Kanada, Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan
6. Uni
Uni merupakan gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama

Uni dapat dibedakan menjadi :

a. Uni Personil (Personele Unie), merupakan gabungan dua atau lebih negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala negara. Sementara itu segala urusan dalam negeri dan luar negeri diurus oleh negara masing-masing.
Contoh : Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg) yang tergabung dalam uni personil tahun 1839-1890. dan Inggris – Scotlandia tahun 1603-1707

b. Uni Riil (Reele Unie), merupakan gabungan dua negara atau lebih yang berdasarkan suatu traktat mengadakan ikatan yang dikepalai oleh seorang raja dan membentuk alat kelengkapan uni guna mengatur kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu umumnya berupa persoalan-persoalan yang menyangkut politik luar negeri
Contoh : Uni Austria-Hongaria tahun 1867-1919, dan Uni Swedia-Norwegia tahun 1815-1905

c. Uni Zui Generalis, merupakan gabungan dua negara atau lebih yang mempunyai kelengkapan bersama untuk mengurus kepentingan luar negeri, setelah ada kesepakan lewat perjanjian
Contoh : Uni Indonesia-Belanda tahun 1949-1956
Selain bentuk kenegaraan tersebut di atas ada juga istilah lain seperti Serikat Negara (Konfederasi). Perserikatan ini berdasarkan perjanjian dengan maksud tertentu. Misalnya : yang menyangkut bidang politik luar negeri dan pertahanan bersama. Untuk menyelenggarakan kepentingan serikat dalam perjanjian dibentuklah badan pemerintahan secara kolektif. Dalam konfederasi, kedaulatan negara anggota tetap utuh.Konfederasi (serikat negara) dalam hukum internasional bukanlah negara, karena masing-masing negara yang membentuk konfederasi tetap memiliki kedudukan internasional.

Contoh : Perserikatan Amerika Utara (1776-1778)